"1.000 Dapur Belum Berizin, Satu Dipalsukan: Potret Buram Layanan Pemenuhan Gizi Purwakarta"
TRENDPURWAKARTA.ID — Niat hati ingin cepat memenuhi syarat administrasi, pengelola dapur gizi di Purwakarta justru terperosok ke dalam skandal pemalsuan dokumen negara. Demi selembar Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS)—syarat mutlak agar dapur pelayanan pemenuhan gizi dianggap aman dari kuman dan bakteri—jalan pintas nan instan pun dilakoni. Hasilnya? Bukan kepastian higiene yang didapat, melainkan dokumen "sulapan" hasil copy-paste.
Skandal ini membentang di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Sinargalih 02, Kecamatan Maniis, Kabupaten Purwakarta. Kepala SPPG Sinargalih 02, Jarau Matodi, secara gamblang membeberkan bagaimana dokumen vital tersebut bisa dipalsukan saat ditemui di lokasi kegiatan, Rabu (2/9/2026).
Cerita bermula ketika pihak mitra pengelola terdesak memenuhi tenggat waktu SLHS. Di tengah desakan tersebut, Yayasan Kanugrahan Amanah Bangsa hadir membawa "solusi angin segar": seorang oknum berinisial B yang diklaim lihai menerbitkan SLHS kilat tanpa ribet. Tanpa pikir panjang, penawaran menggiurkan itu dilahap bulat-bulat.
Namun, permainan "sulap" administrasi itu tak bertahan lama. Kebohongan terbongkar saat Dinas Kesehatan (Dinkes) Purwakarta melakukan verifikasi dan mencocokkan data di portal resmi. ID sertifikat yang tertera pada dokumen SPPG Sinargalih 02 ternyata milik dapur lain yang dicomot dan diubah nomornya. Sebuah aksi nekad yang membuat pejabat terkait geleng-geleng kepala.
"Saya juga belum paham, kenapa demikian? Kok berani buat dokumen palsu SLHS yang dikeluarkan oleh satu pintu," ujar Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta, dr. H. Asep Saepudin, MH.Kes., saat dikonfirmasi, Kamis (1/9/2026).
Ironisnya, meski ketahuan menggunakan dokumen aspal (asli tapi palsu), asap dapur pelayanan gizi yang telah ngebul selama tiga bulan ini tak lantas mendadak padam. Badan Gizi Nasional (BGN) masih bermurah hati memberikan tenggat waktu bagi pengelola untuk mengurus SLHS resmi yang legal, sebelum ancaman penghapusan (delete) dari sistem benar-benar dieksekusi.
Fenomena "jalur cepat" ini rupanya hanyalah puncak gunung es dari persoalan yang jauh lebih besar. Jarau membocorkan bahwa mayoritas SPPG tahap kedua di Purwakarta menghadapi musuh yang sama: keribetan administrasi di tengah kejar tayang operasional.
"Yang di Purwakarta ada sekitar 1.000 lebih dapur yang belum ada SLHS-nya," cetus Jarau.
Kini, ketika Dinkes dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) menyemprotkan teguran keras dan mitra sibuk melayangkan protes ke yayasan, sang "pesulap" berinisial B justru bak hilang ditelan bumi. Skandal ini menjadi cermin buram bahwa di balik misi mulia pemenuhan gizi anak bangsa, kepatuhan hukum dan keamanan sanitasi kerap kalah gesit dibanding hasrat beroperasi secara instan.
(Ersan Syamsudin)
0 Komentar